Keracunan MBG Terulang Lagi, Wakil Ketua DPD RI Meradang, Minta Penjelasan BGN
“Pengawasan itu bukan pemadam kebakaran. Jangan bergerak setelah ada kejadian. Pengawasan harus berjalan sebelum masalah terjadi. Kita harus membangun sistem yang mampu mencegah, bukan sibuk mencari siapa yang salah setelah ada korban.”
Menurut Tamsil, skala MBG yang sangat besar membutuhkan kapasitas manajemen sepadan. Program sebesar MBG, kata dia, tidak dapat dibenahi dengan pendekatan parsial. “Semua mata rantai harus bekerja. Karena satu titik lemah saja bisa berdampak pada keselamatan penerima manfaat,” imbuh Tamsil.
Selain persoalan pengawasan, Tamsil menyoroti besarnya alokasi anggaran yang dikelola BGN. Pada 2026, BGN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp268 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk pelaksanaan MBG.
Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR itu menilai besarnya anggaran tersebut harus berbanding lurus dengan kapasitas kelembagaan, kemampuan eksekusi, dan manfaat yang diterima masyarakat.
“BGN mengelola anggaran yang sangat besar, namun serapannya masih rendah. Ini anomali. Apalagi masyarakat yang paling membutuhkan di kawasan 3T justru belum tersentuh,” kata Tamsil.
Menurutnya, dalam program pelayanan publik berskala besar, kemampuan merealisasikan anggaran berkaitan langsung dengan kemampuan memberikan manfaat kepada masyarakat. “Kalau anggarannya besar tetapi layanan belum merata, berarti ada persoalan perencanaan dan tata kelola yang harus dibenahi,” ujarnya.
Tamsil mengatakan efektivitas anggaran juga perlu menjadi salah satu materi yang dimintakan penjelasan kepada BGN dalam RDP. DPD RI, kata dia, berkepentingan memastikan anggaran negara benar-benar diterjemahkan menjadi layanan berkualitas dan menjangkau seluruh daerah.
Tamsil secara khusus menyoroti perkembangan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, pemerataan harus menjadi ukuran utama keberhasilan program. Ia mengaku berulang kali menerima aspirasi masyarakat yang mempertanyakan realisasi SPPG di wilayah 3T.
“Sudah berulang kali saya didatangi masyarakat yang mempertanyakan realisasi SPPG di wilayah 3T. Jangan sampai terlalu banyak wacana yang diumbar, tetapi dapur di daerah justru membutuhkan perhatian belum jelas progresnya,” kata Tamsil.
Tamsil menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan MBG. Menurutnya, kritik dan evaluasi justru diperlukan agar program tersebut semakin kuat dan berkelanjutan.
“Saya mendukung MBG. Justru karena kita ingin program ini berhasil, persoalan di lapangan harus terbuka. Jangan takut mengevaluasi orang yang tidak menjalankan amanah. Jangan takut memperbaiki sistem,” katanya.
Menurut Tamsil, MBG bukan sekadar salah satu program pemerintah. Program tersebut flagship Presiden Prabowo Subianto dan salah satu manifestasi Asta Cita yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, persoalan tata kelola, keamanan pangan, pengawasan, efektivitas anggaran, dan pemerataan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“MBG ini program flagship Presiden, manifestasi dari Asta Cita. Jangan sampai kelemahan tata kelola justru menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program yang begitu strategis ini,” tandasnya.
Tamsil mengatakan DPD RI akan membawa persoalan tersebut dalam pembahasan bersama BGN. Setidaknya ada empat hal yang menurutnya perlu mendapat penjelasan, yakni evaluasi terhadap Kepala SPPG dan rantai pengawasan, penanganan kasus keamanan pangan, efektivitas penggunaan anggaran, serta perkembangan SPPG di wilayah 3T.
Tamsil berharap evaluasi tidak berhenti pada pencarian kesalahan setelah persoalan terjadi. Tantangan terbesar BGN membangun sistem yang mampu mendeteksi dan mencegah masalah sebelum berdampak kepada penerima manfaat.(rel/swa)